Surat Kabar Pelita Rakyat
NEWS TICKER

Kamaruddin Simanjuntak,SH : Hukum Belum Menjadi Panglima, Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas dan Hukum Harus Ditegakkan

Saturday, 12 October 2019 | 6:42 am
Reporter:
Posted by: Pelita Rakyat
Dibaca: 244
Irwasum Polri,Komjen. Pol. Drs. Moechgiyarto, S.H., M.Hum. diruang kerjanya  bersama Kamaruddin Simanjuntak,SH

JAKARTA,Pelita-RAKYAT.Com.Nama Kamaruddin Simanjuntak,SH dalam kancah pembelaan hukum di Indonesia tidak merupakan nama yang baru lagi. Karena semenjak dirinya terjun menjadi salah satu Pengacara dan Penasehat Hukum di Indonesia sudah menunjukkan jadi dirinya. Hal tersebut diperlihatkannya pada saat membongkar kasus korupsi tahun 2007 dengan menyebut “ jangan tebang pilih kasus korupsi di DPR Komisi V dan Menteri Perhubungan”.

Dengan membongkar kasus korupsi di tubuh partai Demokrat tahun 2011 yang akhirnya menyeret Anas Urbaningrum, Nazaruddin, Angelina Sondakh. Dan juga satu perkara yang banyak disorot media nasional adalah kala Kamaruddin menangani kasus Rosalina Manullang tahun 2011.

Dia dipercaya Rosalina Manulang menjadi kuasa hukumnya untuk kasus mega skandal korupsi yang berhubungan dengan Muhamad Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat saat itu.

Banyak orang yang menyebut dari menangani perkara Rosalina, nama Kamaruddin kemudian melambung bak meteor. Menjadi pusat berita selama beberapa bulan. Kini kiprahnya di dunia kepengacaraan Indonesia namanya pun kini makin diperhitungkan.

 Pria kelahiran Siborong-borong, 21 Mei 1974 ,suami dari Joanita Meroline Wenji telah dikaruniai lima orang puteri.

Kamaruddin Simanjuntak,SH

Dengan bekal integritas, kompetensi di bidang hukum, idealisme, kerja keras dan iman kepada Kristus. Sebagai seorang Kristen, dia ingin menjadi teladan dan saksi Kristus di bidang profesinya.

Kamaruddin Simanjuntak SH adalah Pendiri kantor pengacara “Victoria” Law Firm di Jakarta Barat dalam pandangan hidupnya mengatakan bahwa hidup di dunia terlalu singkat. Itulah sebabnya kesempatan tak pernah disiasiakannya . Mengisinya dengan sabaik-baiknya, apa yang terbaik dalam profesi yang sedang digeluti.

Dalam hal ini ingin menjadi pengacara terbaik. Itulah yang dianut Kamaruddin Simanjutak sebagai seorang pengacara yang menyadari hidup adalah anugerah. “Karena itu selagi diberikan kesempatan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.” Ajakannya, “Marilah kita isi dan sikapi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, benar dan berguna bagi diri sendiri maupun bagi sesama kita.

Jangan sampai usia kita hari demi hari berlalu begitu saja, tanpa kita isi dengan hal-hal yang positif.” cara untuk meraih sukses, tambahnya adalah dengan beriman. Berdoa dan berpengharapan senantiasa kepada Tuhan Yesus, berpikir positif, memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang jelas, bergaul di lingkungan yang baik dan positif, ditambah belajar dan bekerja keras sepanjang masa. Pasti hasilnya sangat baik dan diberkati.

Pemahaman akan makna hidup terbangun oleh perjalanan hidupnya yang panjang. Dia sebelum menjadi advokat dulunya seorang bisnisman. Tetapi, di satu masa bisnisnya bangkrut. Dari sana dia bangkit, beranjak makin gencar mempelajari hukum. Apalagi waktu disuasana dia masih aktif di bisnis Kamaruddin banyak bertemu dengan sarjana-sarjana hukum

Padahal dulu semenjak tamat dari SMAN I Siborong-borong tahun 1992, Kamaruddin tak pernah berpikir menjadi pengacara. Malah dia membulatkan tekad merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib. Berbekal kenekatan, iman, dan doa orang tua begitu sampai di Jakarta. Kamaruddin karena tidak punya uang untuk kos dan tidak ingin menyusahkan saudara. Kamaruddin terpaksa harus tinggal di bawah kolong jembatan di daerah Klender, Jakarta Timur.

Tahun 1993 dia diterima bekerja sebagai Customer Service di sebuah restoran. Dari sana sempat membangun bisnis. Tetapi tak berapa lama, karena pasang surut dunia bisnisnya, Kamaruddin mengambil jalan lain dengan mendalami Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia di tahun 2000. Kuliah ditempuhnya  hanya 3,5 tahun. Lulus kuliah, tahun 2004, lalu membuka kantor pengacara sendiri yaitu “Victoria” Law Firm. Victoria artinya kemenangan. Nama itu juga diambil dari nama putrinya.

Dengan berbekal pergaulan dan wawasan yang luas dia dipercaya menangani kasus-kasus besar. Kamaruddin selalu lantang dan tegas untuk mengatakan pendapatnya dalam membela kliennya. Sebagai seorang advokat Kamaruddin banyak membantu kliennya.

Kamaruddin Simanjuntak,SH di Kantor Hukum Otto Hasibuan

Namun saat ini, ketika ditanya peri hal,”Bagaimana Penerapan Hukum”.
 Kamaruddin selalu terusik adalah soal carut-marutnya penegakkan hukum kita. Penerapan hukum saat ini sama sekali tidak berjalan sebagaimana mestinyaa menurur hukum.acara, marak rekayasa.

Baginya, “Hukum belumlah menjadi panglima. Masih jauh panggang dari api. Diistilahkan tajam ke bawah tumpul ke atas, itulah gambarkan kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, nyatanya penegakan hukum masih morat-marit dan carut marut.” Sebagai pengacara Kamaruddin sangat membenci ketidakadilan. Karena itu, kerap kali dia memberikan pencerahan lewat media sosial. Salah satunya dengan cara menulis di facebook pendapatnya soal-soal yang terkait dengan penegakan hukum.

Begitu juga saat ditanya soal “Peran KPK saat ini, apakah masih diperlukan. Dengan tegas mengatakan peran KPK di Negara ini masih diperlukan . Berbagai cara telah dilakukan termasuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2002. Setelah terbentuk nya KPK memang telah banyak melakukan penangkapan termasuk OTT (Operasi Tangkap Tangan). Masih kental dalam ingatan tahun 2018 kemaren ada puluhan kepala daerah tertangkap, sampai ada wacana yang berkembang di masyarakat bahwa kepala daerah dan korupsi tidak bisa dipisahkan.

Dalam konteks KPK ini dari awal, kata pria kelahiran Siborong-borong ini bercerita, bahwa pembentukan nya tahun 2002 disamping lembaga adhoc sebenarnya hanya lah untuk kebutuhan pencitraan semata hanya agar terkesan seolah-olah pemerintah saat itu anti terhadap tindak pidana korupsi.

Padahal masa itu justru harga Indosat dijual sangat murah sekitar Rp 8 Triliun kepada Singapura sementara Singapura menjual kembali kepada Negara Qatar seharga Rp 33 Trilliun, sangat jauh. BLBI bisa dimaafkan dengan cara lunas tanpa harus bayar ‘Release and Discharge’. Gas LNG Papua berpindah pengelolaan/kontrak sangat murah kepada China sementara kebutuhan gas dalam negri sangat besar hingga harus mencari gas ke Iran.

Fungsi utama KPK sebenarnya pencegahan dan penindakan  bukan lembaga operasi tangkap tangan, seharusnya di usia KPK yang menginjak kurang lebih 16 tahun angka korupsi sudah seharusnya hilang tetapi kenyataan nya malah makin marak.

Kamaruddin mengatakan bahwa ia pesimis KPK bisa memberantas korupsi di Negri ini. Bahkan katanya, dengan gamblang itu seperti mimpi di siang bolong, karena tidak mungkin bisa terjadi.

Alasannya ia memaparkan karena System politik di Indonesia butuh cost yang tinggi atau mahar politik, sementara gaji pejabat selama mengabdi lebih kecil dari mahar yang telah dibayar. Adanya wacana yang beredar di masyarakat oleh pemuka agama yang mengatakan; boleh korupsi yang penting pejabatnya seiman, bahkan menurut PPATK ada indikasi aliran dana yang disalah gunakan melalui rekening rohaniawan.

Birokrasi yang sengaja di buat berbelit-belit untuk membuat peluang korupsi. Pengupahan yang sangat rendah dan tidak rasional. Mendorong seseorang untuk mencari tambahan salah satunya dengan korupsi. Mental rakus/tamak misalnya; menimbun harta berlebihan. Hukuman masih bisa diperjual belikan, contoh status penahan tersangka yang masih bisa di negosiasikan dengan kewenangan subjectif dari penegak hukum.

Inilah beberapa factor yang menurutnya membuat Indonesia sulit untuk keluar dari pusaran korupsi. Seperti ada selubung yang membuat negri ini hanya berkutat disitu saja. Lebih lanjut Kamaruddin mengatakan, belum lagi kasus penutupan rumah ibadah disaat  kebaktian berlangsung. Sehingga Indonesia sulit diberkati oleh Tuhan.  

“ Apa Tuhan tidak murka disaat umatnya memuji Tuhan tiba-tiba di suruh bubar, memang banyak hal yang membuat mustahil pemerintah termasuk KPK bisa menyelesaikan kasus korupsi, tetapi kalau pemerintah tidak komitmen menyelesaikan tahap demi tahap dimulai dari sekarang termasuk paparan saya tadi maka persoalan korupsi ini tidak akan pernah selesai,” Ujar pemilik Victoria law firm ini kepada wartawan.

Kamaruddin Simanjuntak,SH bersama Irwasum Polri,Komjen. Pol. Drs. Moechgiyarto, S.H., M.Hum. di ruang kerjanya.

Berikutnya dengan menanyakan “Apakah mendesak  UU KPK di Revisi”. Kamaruddin Simanjuntak, SH menilai Revisi UU RI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) catat formil lantaran banyak sejumlah ketentuan yang bertentangan dengan keinginan rakyat dan berseberangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

“Saya melihat Revisi UU KPK itu justru berlawanan dengan semangat pemberantasan korupsi mencermati ada sejumlah point terkait Revisi UU RI No 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang pengesahannya telah disahkan DPR pada Selasa  17 September 2019 mengandung cacat formil.”,ujarnya

Beberapa hal krusial terkait dengan Revisi KPK menurutnya, yakni: Revisi UU RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK RI tidak termasuk Prolegnas 2019 dan/atau bukan skala prioritas Pemerintah RI. Revisi UU RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK RI diduga menyalahi Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

Kamaruddin Simanjuntak dengan tegas menolak Revisi KPK dengan alasan KPK RI & Lembaga terkait lainnya tidak tahu atas adanya Revisi UU RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK RI, sehingga tidak memenuhui asas Kejelasan tujuan dan Keterbukaan.

Alasan lainnya, Revisi KPK dinilainya tidak masuk dalam Program Legialasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas disebutnya merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang memuat skala prioritas Program Legislasi Jangka Menengah dan Tahunan yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama Pemerintah/Eksekutif sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. 

“Revisi UU RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK RI, bertentangan dengan janji kampanye Jokowi. Presiden Jokowi telah ingkar janji,” jelasnya.

Kamaruddin juga menilai pengesahan Revisi UU KPK diduga tidak kuorum pada saat Paripurna. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam Rapat, Dewan, Majelis, dsb. (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu hal tertentu. “Karena berdasarkan informasi yang beredar,  anggota dewan dan Fraksi yang hadir hanya 102 orang pada hitungan manual di Paripurna DPR RI. Mestinya tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 232 UU MD3,” kilahnya.

Dijelaskan, secara substansial Revisi UU RI Nomor 30 tahun 2002 tentang  KPK RI sangat melemahkan KPK RI, sedangkan prioritas pemerintah dan rakyat adalah menguatkan lembaga KPK RI dalam pemberantasan korupsi.

Tentang keberadaan Dewan Pengawas Penyadapan Kamaruddin menganggap hal itu justru akan mempersulit kinerja KPK RI, karena keberadaan Dewan Pengawas justru membutuhkan birokrasi yang sangat lama & panjang serta  berbelit-belit guna mendapatkan Izin penyadapan. 

“Sebab permohonan dan izin harus tertulis disertai alasan yang disetujui oleh pengawas tentunya, sehingga target koruptor keburu lari dari TKP atau obyek penyidikan, sementara izin belum didapat oleh penyidik dari Dewan Pengawas karena masih berproses sesuai birokrasi,” ujarnya. 

Sekadar catatan, Dewan Pengawas KPK terdiri dari lima orang yang dipilih dan ditunjuk langsung oleh Presiden RI. Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37 A hingga 37 G, adapun kewenangan Dewan Pengawas KPK RI antara lain untuk memberi izin penyadapan kepada Penyidik KPK RI.

“Artinya, karena Dewan Pengawas dipilih dan ditunjuk langsung oleh Presiden RI dan/atau eksekutif, maka akan tidak memungkinkan bagi penyidik untuk mendapatkan izin penyadapan saat yang akan disadap teman se-partai atau se-koalisi Presiden,” jelas Kamaruddin.

Dengan kata lain, pria pemilik kumis tebal ini melihat keberadaan Dewan Pengawas, telah merubah KPK RI dari lembaga independen dan mandiri menjadi lembaga tidak mandiri akibat diawasi oleh Dewan Pengawas bentukan Presiden RI.”Izin  penyadapan akan memperlambat gerak cepat penyidik KPK RI untuk memburu target koruptor,” ujarnya.

Hal lain tak kalah menarik, Kamaruddin menyebut, adanya wewenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3), akan membuat kinerja penyidik KPK RI menjadi tidak profesional. “Pengeluaran ‘SP-3’ akan jadi transaksional, seperti halnya yang terjadi selama ini di Lemabaga Kepolisian RI dan Kejaksaan RI,” sebutnya.

Kamaruddin juga memprotes keras terkait Pasal 24 hasil revisi UU KPK RI, dimana pegawai KPK harus tunduk dan patuh terhadap UU RI tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ini jelas berpotensi bahwa pegwai KPK RI akan diintervensi, apalagi jika tengah mengusut kasus korupsi di lembaga eksekutif dan partai pendukung atau koalisinya,” ujarnya.

Untuk itu, Kamaruddin menawarkan solusi terkait Revisi UU KPK Ini melalui uji Materil ke Mahkamah Konstitusi. “Tujuan Uji Materil kepada Mahkamah Konstitusi adalah  untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, utamanya tentang pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Selanjutnya,ketika ditanya pendapat terhadap pimpinan KPK yang baru terpilih. Kamaruddin mengatakan,”tanggapan  Saya terhadap  pimpinan KPK RI yang baru, khususnya Irjen Pol Firly Bahuri, diragukan integritasnya, karena adanya dugaan pelanggaran kode etik KPK RI terkait pertemuan pribadi dengan pihak berperkara / Terlibat dugaan korupdi  di KPK RI”tutupnya.(Red)

 

 

 

Berita Lainnya

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Pelita Rakyat Copyright 2018 ©. All Rights Reserved.
Design by Velocity Developer