Surat Kabar Pelita Rakyat
NEWS TICKER

Kemendagri Akan Terus Ingatkan Kepala Daerah Jauhi Area Rawan Korupsi

Thursday, 10 October 2019 | 10:59 pm
Reporter: Tony.S
Posted by: Pelita Rakyat
Dibaca: 106
Kemendagri Akan Terus Ingatkan Kepala Daerah Jauhi Area Rawan Korupsi

Jakarta,Pelita-RAKYAT.Com, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, mengatakan, banyak faktor yang menjadi penyebab terus meningkatnya jumlah kepala daerah yang terkena masalah hukum khususnya korupsi. Data Kemendagri  menunjukkan, bahwa dalam kurun waktu Tahun 2014 hingga 2018, terdapat 107 kasus permasalahan hukum yang melibatkan kepala daerah/wakil kepala daerah.Sebanyak 93 kasus akibat korupsi dan suap. Meski demikian, pihaknya terus mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi area rawan korupsi.

“Banyak faktor penyebabnya, padahal kami terus ingatkan dalam berbagai kesempatan agar kepala daerah menghindari area rawan korupsi,” kata Bahtiar di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Diungkapkan Bahtiar, salah satu faktor penyebabnya di antaranya proses pemilihan yang relatif mahal, serta sistem rekrutmen yang lebih mengedepankan elektabilitas dibandingkan integritas.

“Sistem rekrutmen pemimpin daerah yang lebih mengedepankan elektabilitas dan popularitas dibandingkan integritas dan kapasitas personal turut menjadi penyumbang yang besar hadirnya kepala daerah yang tersangkut masalah hukum,” ujarnya.

Political Cost atau Biaya Politik terhadap pelaksanaan Pilkada memang menjadi PR bersama. Pendidikan politik terhadap calon kepala daerah dan utamanya masyarakat sebagai pemilih mungkin dapat menjadi solusi jangka pendek. Jangka panjangnya adalah dengan meninjau kembali regulasi terhadap proses pelaksanaan Pilkada, sehingga dimungkinkan terlaksananya proses Pilkada yang berbiaya murah.

Tak hanya itu, besarnya kekuasaan atau wewenang kepala daerah di antaranya pengelolaan APBD, pengangkatan pejabat (sebagai PPK), serta penerbitan surat-surat perizinan juga berpotensi memunculkan korupsi dan suap.

“Lemahnya akuntabilitas pengawasan terhadap Kepala Daerah serta diskresi terhadap suatu permasalahan yang harus dilakukan kepala daerah ketika aturan hukum tidak memayungi juga dapat berakibat memunculkan permasalahan hukum di kemudian hari,” terangnya.

Gaya hidup pemimpin  berusia relatif muda  dan juga konsumtif menjadi salah satu faktor penyebab

Bahtiar  menambahkan,gaya hidup pemimpin yang berusia relatif muda cenderung dipengaruhi  pola hidup  modern dan konsumtif. “Hal ini juga dapat menjadi pemicu munculnya perilaku korupsi.“Persoalan integritas pemimpin muda menjadi hal yg perlu menjadi perhatian,” kata Bahtiar.

Upaya yang terus dilakukan pemerintah dan KPK serta penegak hukum lainnya dalam mengatasi persoalan ini antara lain dengan memberikan pendidikan anti korupsi, penekanan tentang pentingnya

Upaya Pencegahan yang  sering dilakukan dalam Diklat Orientasi Kepala Daerah. Berikutnya, penguatan regulasi terhadap pengawasan jalannya pemerintahan, salah satunya dengan memperkuat APIP daerah agar diberi kewenangan dapat melakukan pemeriksanaan kepada kepala daerah.

 

“Kampanye kita bagi para penyelenggara Negara untuk menjauhi area rawan korupsi terus kita tingkatkan, dan tentunya juga perlu mendapat dukungan semua pemangku kepentingan,” ujarnya.(Puspen/red-Ton)

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Pelita Rakyat Copyright 2018 ©. All Rights Reserved.
Design by Velocity Developer